Sampit, Kotawaringintimur SAMPITTV.COM : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sampit menggelar forum konsultasi publik yang bertempat di aula KPP Pratama Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Selasa, 12 November 2024. Acara ini bertujuan untuk menyosialisasikan langkah-langkah anti-korupsi, penyampaian standar pelayanan, dan pengenalan sistem Coretax kepada publik.
Sebagai moderator sekaligus pejabat fungsional penyuluh KPP Pratama Sampit, Yaeri Laia memimpin jalannya acara. Sosialisasi anti-korupsi dibawakan oleh Kasi Pelaksana 1 Amrullah Hadi, yang menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam layanan perpajakan.Ahmad Andhika, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sampit, memaparkan tentang standar pelayanan yang diterapkan di kantor tersebut guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ryan Ezkirianto, penyuluh sekaligus narasumber dalam kegiatan ini, juga menyampaikan materi terkait sistem Coretax sebagai upaya modernisasi dan efisiensi dalam pengelolaan data perpajakan.
Forum ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk perwakilan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur, Emmaliatun, Rektor Universitas Darwan Ali (UNDA) Wendy Kusuma, dan Ayu Budiyanto dari media lokal Sampit Televisi, yang turut menyinggung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.03/2012 terkait dengan pedoman pelayanan pajak.dinas perindustrian kab kotim,kppn kab kotim,bae cukai kab kotawaringin timur
Kegiatan tersebut berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang aktif, di mana para peserta dapat menyampaikan pertanyaan serta masukan terkait kebijakan dan prosedur pelayanan di KPP Pratama Sampit.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik anti-korupsi dan memperkuat pemahaman mereka mengenai pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel
Harapannya, kegiatan sosialisasi seperti ini ke depannya dapat memberikan lebih banyak informasi kepada wajib pajak, serta masyarakat luas pada umumnya, sehingga semakin memahami pentingnya pengetahuan di bidang perpajakan. Dengan edukasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan, serta mendukung praktik perpajakan yang jujur dan transparan.
(Ayu Budiyanto)
